Menghidupi Desa dengan Pariwisata


Oleh: Anneke Putri Purwidyantari

Jpeg

Jpeg

Pertumbuhan jumlah desa wisata semakin meningkat belakangan ini. Di Yogyakarta saja misalnya, pada 2014 tercatat terdapat 80 desa wisata, tahun 2016 jumlah tersebut meningkat menjadi 112 desa wisata. Pesatnya pertumbuhan desa wisata diiringi oleh meningkatnya jumlah wisatawan lokal dan mancanegara setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wisatawan berpengaruh besar pada meningkatnya pendapatan di desa wisata.

Pendapatan Desa Nglanggeran (Gunung Kidul), misalnya, pada tahun 2014, meningkat dari Rp 1,4 milyar menjadi Rp 1,5 milyar pada tahun selanjutnya. Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata, seperti yang terjadi di Desa Nglanggeran, kemudian memacu munculnya desa-desa wisata di wilayah lain. Namun, besarnya pendapatan yang diterima oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Nglanggeran tidak semata menjadi satu-satunya tujuan dalam mengelola desa wisata. Pokdarwis Desa Nglanggeran menggunakan pariwisata untuk mencapai berbagai manfaat termasuk pembangunan desa dan memaksimalkan tujuan pelestarian lingkungan di wilayah mereka.

Pada dasarnya, desa wisata merupakan destinasi wisata yang dikelola oleh komunitas warga desa. Idealnya, pengembangan sebuah desa wisata berangkat dari potensi dan/atau daya tarik yang dimiliki wilayah setempat. Sebagai contoh, desa wisata di Krebet (Bantul), memanfaatkan pariwisata yang dikelola oleh Pokdarwis di wilayah mereka untuk memberi nilai tambah secara ekonomis industri kerajinan batik kayu setempat.

Keberadaan pariwisata dapat digunakan sebagai alat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah desa. Seperti yang ada di Desa Brayut (Sleman), pokdarwis menggunakan pariwisata sebagai alat untuk melestarikan bangunan rumah asli Jawa yang keberadaannya kini semakin terancam. Rumah-rumah tradisional pun tidak hanya terjaga kelestariannya namun juga dapat dimaksimalkan kegunaannya untuk tujuan pariwisata.

Untuk mencapai manfaat yang maksimal, desa wisata harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas dan dikelola dengan benar. Para pemangku kepentingan perlu menyadari bahwa pariwisata hanya digunakan sebagai sebuah alat untuk mendapatkan manfaat sesuai yang telah disepakati oleh seluruh anggota masyarakat di desa.

Upaya membentuk keorganisasian yang jelas menjadi dasar dalam mengelola destinasi yang dikelola desa. Menciptakan peraturan dan menyepakati batasan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik yang dapat muncul di kemudian hari. Pokdarwis Desa Nglanggeran mengelola destinasi secara profesional, akuntabel, dan transparan. Struktur organisasi dan pembagian peran yang jelas dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih. Para pemangku kepentingan di Desa Nglanggeran terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam membuat peraturan. Membentuk pola keorganisasian yang kuat menjadi awalan bagi desa wisata untuk menuju keberlanjutan.

Share