Industri Desa Wisata: Pemberdayaan atau Percetakan?


Oleh Rizkie Nurindiani

dscf2445

Di tahun 2011 muncul gelombang bermunculannya desa wisata di seluruh Indonesia. Munculnya desa-desa wisata ini tak lain merupakan salah satu program yang memang dicanangkan oleh pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, yang awalnya dilakukan melalui PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata di tahun 2010. Melalui PNPM Mandiri Pariwisata yang dikeluarkan di tahun 2011, jumlah desa wisata semakin digenjot naik.

 

Dapat dilihat, PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun 2009 menghasilkan 104 desa wisata. Jumlah ini terus ditingkatkan setiap tahunnya. Di tahun 2010 terdapat 200 desa wisata, sementara di tahun 2011 terdapat 569 desa wisata. Tak berhenti di sini, jumlahnya terus ditambah hingga pada tahun 2014 tercapai target 2000 desa wisata, dengan total anggaran di perkirakan sebesar Rp 406.100.000.000,-.

 

Naiknya jumlah desa wisata tersebut merupakan salah satu usaha untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang merupakan tujuan dikeluarkannya PNPM Mandiri Pariwisata. Dalam angka dan di atas kertas, kenaikan tersebut memang sepertinya menuju ke perubahan yang positif. Tapi apakah memang begitu?

 

Beberapa waktu yang lalu, kami melakukan penelitian singkat yang berpusat pada keberadaan desa wisata dan kampung wisata yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dari pencarian awal kami, terdapat sekitar 80 desa wisata dan kampung wisata yang tersebar di wilayah DIY dan sekitarnya. Hanya saja, pada tahap selanjutnya, tidak semua desa wisata ini dapat dihubungi melalui nomor kontak yang tercantum.

 

Meningkatnya jumlah desa wisata rupanya tidak diiringi dengan kesadaran wisata bagi masyarakat di desa tersebut. Bahkan, konsep dari desa wisata sendiri tidak memiliki dasar yang pasti sehingga pengelolaan desa wisata tidak lantas melibatkan seluruh warga. Pada beberapa kasus, keberadaan desa wisata justru dipertanyakan oleh warga setempat dan dianggap sambil lalu.

 

Akibatnya, desa wisata kerap hanya dikelola oleh warga yang memiliki kepentingan. Desa wisata menjadi proyek untuk mengakses dana pemerintah. Bagi beberapa desa wisata yang telah memiliki pelanggan dan berjalan dengan lancar, tidak tampak ada masalah yang berarti. Hanya saja, pada pengembangannya, warga kerap memasukkan hal-hal yang tidak orisinil ke dalam paket desa wisata hanya demi “melengkapi paket”. Dampaknya ada pada persaingan harga antar desa wisata dan bukannya kolaborasi antar desa.

 

Pada kasus kampung wisata, situasinya lebih memprihatinkan. Keberadaan Kampung Wisata dilihat semata-mata sebagai alat pencari uang, yang menjadikan pengelolaan rentan konflik. Warganya yang kebanyakan sudah memiliki pekerjaan, menganggap pengelolaan kampung wisata hanya sebagai pekerjaan sampingan ketika ada turis yang datang. Kebersamaan warga pun bisa jadi hanya berdasar pada kebutuhan uang saja. Ini berdampak pada jenis pariwisata yang pada akhirnya justru dapat mengeksploitasi warga dan kekayaan daerah tersebut.

 

Keberadaan desa wisata bisa menjadi solusi pada berbagai masalah pemberdayaan masyarakat. Namun, perlu disadari bahwa setiap wilayah memiliki masalah yang berbeda. Dengan kultur masyarakat, kondisi geografis, hingga tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, desa wisata tidak dapat “diciptakan” dengan cara yang seragam seperti mencetak kue. Karenanya, pembangunan desa wisata tidak dapat dikerjakan dengan tergesa-gesa dan ditarget dengan angka-angka yang spesifik.

 

Share